Bupati Pangandaran H. Jeje Wiradinata : Pariwisata Berkelas Dunia Harus Terwujud

0
9

PANGANDARAN, (SMI).-

Mekanisme penyusunan LKPJ sesuai pedoman dari kementrian. Sistematika pelaporan dapat menggambarkan secara komprehensif penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Pelaporan kepada dewan, bentuk koordinasi dan komunikasi serta transparansi menurut asas otonomi. Tujuannya, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Hal itu dikatakan Bupati Pangandaran H. Jeje Wiradinata pada rapat Paripurna penyampaian LKPJ tahun anggaran 2017 dan penjelasan Hibah Tanah Hak Pakai Pemkab Pangandaran kepada UNPAD, di ruang Rapat DPRD Kabupaten Pangandaran, Senin (26/3-2018). Hadir Ketua DPRD Pangandaran Iwan M Ridwan, Wakil Bupati Pangandaran H. Adang Hadari, Pimpinan dan anggota DPRD, para sisten, Kepala SKPD, Camat dan anggota Forkopimda.

Bupati memaparkan masalah penataan kawasan wisata. Pemkab akan tetap melangkah untuk menjawab persoalan-persoalan yang timbul tersebut. Agar relokasi PKL saat ini dibarengi dengan peningkatan perekonomian para pedagang. “Dibalikan kesulitan pasti ada solusi terbaik untuk peningkatan perekonomian para pedagang dan masyarakat umumnya”, tandas Bupati Pangandaran yang selalu turun langsung ke lapangan menampung aspirasi masyarakat.

Bupati mencontohkan, saat kita baru rencana pemindahan 12 pengusaha resto di Pantai Barat ke Kampung Turis, mereka menprotes dan menentang atas kebijakan tersebut. Tetapi setelah ada solusinya dan ditemukan konsep kampung Turis, jumlah wisatawan yang berkunjung luar biasa meningkat. Alhamdulillah. Ini juga dalam tahapan proses menemukan solusi terbaiknya. Kepada semua pihak untuk bersama-sama mewujudkan menbangun Kabupaten Pangandaran dari segala aspek, termasuk bidang pariwisata yang menjadi andalan sumber PAD Kabupaten.

Bupati juga memaparkan proses tukar menukar lahan telah sesuai mekanisme. Pihak UNPAD sudah bisa mulai menbangun kampusnya. Hibah kepada UNPAD melalui Kemenristek RI. Dan itu sudah mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Pangandaran yang sama-sama menginginkan perguruan tinggi untuk meningkatkan SDM.

Untuk PAD 2017 sebesar Rp 1,29 triliun terealisasi Rp 87,10 miliar atau 88,77 %. PAD tahun 2017 ada kenaikan 1,43 % dari tahun 2016 yang hanya terealisasi 87,36 %. Pendapatan tranfers daerah Rp 811,59 miliar terwealisasi 98.60 %. Untuk pendapatan lain-lain yang sah tercapai Rp 371,01 miliar atau 99,05 %. Untuk belanja tranfers Rp 1,30 triliun, belanja tidak langsung Rp 625,92 miliar atau 45,71 %. Sedangkan belanja langsung Rp 681,83 miliar atau 49,80 % dari total belanja.

Pembiayaan penerimaan dan pengeluaran Rp 70,02 miliar. Terdiri dari penerimaan pembiayan daerah Rp 70,02 miliar. Dalam urusan desentralisasi dari urusan wajib memperoleh porsi 96,14 % dan urusan pilihan 3,86 % pada tahun 2017. Porsi terbesar yaitu urusan Pekerjaan Umum 51,26 %, Kesehatan 19,16 % dan Urusan Pendidikan 13,52 %.

Kata ketua DPRD Kabupaten Pangandaran,Iwan M Ridwan, DPRD Kabupaten Pangandaran menerima LKPJ Bupati Pangandaran dan akan menbahas pada rapat berikutnya.Bupati menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan semua pihak yang telah berpartisipasi dalam menbantu menbangun Kabupaten Pangandaran. Semoga ke depan Kabupaten Pangandaran bisa semakin maju dan masyarakatnya semakin sejahtera. Kami sangat bersyukur semua pembangunan yang dilaksanakan bisa berjalan dengan baik. Itu berkat partisipasi Dewan, ASN, FKPD, sejumlah organisasi dan masyarakat pada umumnya. **DEDE RUHIMAT

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here