Ketua Panwascam, Edi Supardan : ASN Dilarang Terlibat Kampanye

0
84

TASIKMALAYA, (SMI ).-

Jelang Pemilihan Kepala Dearah (Pilkada) serentak 27 Juni 2018, Ketua Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Sukahening Kab. Tasikmalaya, Edi Supardan ditemui di Kantornya (6/2/2018) mengatakan sebelum pelaksanaan pemilu ada beberapa hal yang harus di perhatikan Aparatur Sipil Negara (ASN) berupa sanksi dan larangan yang tertuang dalam Surat Edaran Mendagri Nomor : 273/3772/JS tertanggal 11 Oktober 2016 sebagai penegasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Dalam Undang-Undang tersebut, diatur ketentuan: Ayat (1) huruf b, ditegaskan bahwa dalam kampanye pasangan calon dilarang melibatkan aparatur sipil negara. Ayat (1) huruf c, ditegaskan bahwa dalam kampanye pasangan calon dilarang melibatkan kepala desa atau lurah dan perangkat desa atau kelurahan.
“Larangan dan sanksi tersebut juga tertera dalam Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa Pegawai aparatur sipil negara harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik” tegasnya.

Masih dikatakan Edi Supardan, Aturan selanjutnya yang melarang ASN ikut terlibat dalam kampanye yaitu Pasal 4 angka 15 peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin pegawai negara sipil menyatakan bahwa setiap ASN dilarang memberikan dukungan kepada calon kepala daerah/wakil kepala daerah dengan cara: Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon kepala daerah/wakil kepala daerah, Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye.

Keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu padangan calon selsma masa kampanye dan Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pilkada sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat. Ungkapnya

“Bila terdapat ASN yang terbukti melakukan pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi berupa surat teguran, sanksi hukuman disiplin yang meliputi penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun, penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun, penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun” Tambahnya.

ASN yang melanggar juga akan dikenai sanksi hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan tidak hormat atas permintaan sendiri sebagai ASN, dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai ASN.

“Sebagai Panwaslu kami berharap peraturan Undang – Undang tersebut bisa dijalankan dan ditaati dengan sebaik – baiknya dan Pemilu berjalan lancar”. (Anton)

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here