Kepala KPPN Sumedang, Lili Khamiliyah, S.E.,M.Si : Layanan Tetap Berjalan Dengan Baik, Walaupun Tidak Bertatap Muka

0
35

Di tengah pandemi Covid-19, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sumedang melaksanakan Kegiatan Monev dan Focus Group Discussion (FGD) Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) melalui teleconference zoom meeting dengan Satuan Kerja (Satker), Kamis (11/6/20).

Terkait dengan pelaksanan FGD kali ini, Kepala KPPN Sumedang, Lili Khamiliyah, S.E., M.Si mengatakan bahwa FGD melalui zoom meeting inilah salah satu kebiasaan baru yang harus dilakukan karena dengan adanya pandemi covid-19 ini tentunya sebagai instansi pemerintah terus berupaya memberikan layanan yang terbaik.

“Jadi dengan kondisi ini tidak mengurangi produksivitas kami untuk terus memberikan layanan yang terbaik”ucapnya.

FGD merupakan kegiatan Rutin KPPN Sumedang setiap triwulan, dan FGD kali ini  terkait dengan monitoring dan evaluasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP).

Lili Khamiliyah menjelaskan bahwa Kartu Kredit Pemerintah (KKP) ini adalah sebagai suatu alat pembayaran selain dengan tunai. Alasan penggunaan KKP ini  terkait dengan keamanan juga sangat penting dan mengurangi penggunaan secara tunai.

Sebenarnya dalam pandemi covid-19 ini penggunaan pembayaran dengan KKP ini sangat bermanfaat karena tidak bersentuhan langsung dengan menggunakan uang tunai. Jdi dengan adanya KKP ini sangat membantu bagi satuan kerja, untuk bisa melaksanakan pembayaran APBN.

Selain itu, tujun FGD ini adalah untuk melihat tindak lanjut dari yang sudah dilakukan satuan kerja. Di KPPN Sumedang ada 30 satuan kerja, dan yang wajib menggunakan KKP ada 16 satuan kerja. Tetapi berdasarkan pantauan sampai dengan semester 1 di tahun 2020 ini ini, dari 16 tadi baru 12 yang melaksanakan pembayaran melalui KKP.

“Maka khusus yang 4 satker tadi, juga kami menghimbau agar dilaksanakan. Kami juga menanyakan kendala – kendalanya apa, sehingga tidak bisa dilaksanakan. Dan ini juga bagian dari tindak lanjut dari triwulan 1 di tahun 2020. Karena itu salah satu kebijakan kita, dalam penggunaan kartu kredit pemerintah ini kita terus evaluasi. Dari 16 satker ini mana – mana yang memang selama ini aktiv untuk melaksanakan pembayaran melalui KKP. Karena bagaimanapun ini aturan dibuat sama. Dalam pelaksanaanya bagi teman – teman yang ada kendala ya kita akan bantu. Termasuk kita juga koordinasi dengan perbankan penerbit KKP itu” Jelasnya.

Dalam FGD terbut, Lili Khamiliyah juga memberikan 7 Piagam Penghargaan kepada Satker terkait pelaksanakan pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan kartu kredit pemerintah. Hal ini diakukan untuk memberikan motivasi agar terus memberikan kinerja yang terbaik. Penyerahan piagam diwakili oleh Chairul Anwar kasi pencairan dana dan manajemen satuan kerja.

Piagam penghargaan kepada 7 satker terbaik semester 1 tahun 2020 diberikan kepada 1. Lapas Sumedang, 2. SNVT Pembangunan Bendungan BBWS Cimanuk Cisanggarung, 3.Balai Pengamatan Antariksa dan Asmotfer Sumedang, 4. Pengadilan Negeri Sumedang, 5. Kantor Pertanahan Sumedang, 6. Institut Pemerintah Dalam Negeri, dan 7. Kantor Kementrian Agama Sumedang.

Dengan  tagline kita “Mengawal APBN Indonesia Maju” Lili Khamiliyah mengajak untuk mengawal APBN ini dengan sebaik – baiknya termasuk regulasi – regulasi di dalam pelaksanan  pencairan anggaran juga harus diperhatikan dan penggunaan KP juga harus dijalankan .

 

Pelayanan Terbaik di Tengah Covid-19

Di Kementerian Keuangan dengan adanya kondisi pandemi covid-19 ini, langsung sigap untuk membuat suatu regulasi atau peraturan – peraturan yang harus segera ditindaklanjuti. Karena bagaimanapun juga dengan adanya pandemi covid-19 ini  sudah mulai diputus layanan secara langsung face to face dan diganti dengan layanan secara online.

“Pada saat awal pertama kali, kita sudah bisa melaksanakan kegiatan penyaluran dana APBN ini tanpa melalui face  to face, jadi melalui layanan secara online itu dimulai sejak tanggal 19 maret. Pada saat itu kita mempunyai inisiatif, bahwa dokumen yang disampaikan secara langsung pada saat pengajuan SPM kepada KPPN kita ganti melalui E-mail. Pada saat itu, kantor pusat sedang melakukan regulasi dan membuat aplikasi yang nantinya bisa langsung satker itu melalui sistem yang sudah terstruktur dengan baik jdi melalui Electronic-SPM”Papar Lili Khamiliyah.

Dengan sistem E-SPM berbasis web, tiap satker bisa memproses dengan mengkonfirmasi kepada satuan kerja apakah benar dokumen yang di input dari satuan kerja. Setelah konfirmasi,  kebenaran data tadi kemudian diproses  sesuai dengan mekanisme yang sudah berjalan selaman ini dengan SPAN.

“Kami tetap berkomitmen prosesnya itu tidak lebih dari satu jam. Jadi memang alhamdulillah dengan adanya pandemi covid ini layanan tetap berjalan dengan baik, walaupun tidak bertatap muka” Tambahnya.

Lili Khamiliyah juga menjelaskan, dalam rangka pandemik covid 2019 ini banyak aturan – aturan yang dibuat kantor pusat maupun daerah. Jadi tentunya yang ada didaerah, walaupun instansi vertikal  tetap mengikuti kondisi yang diatur daerahnya, dan itu juga memang sudah diperintahkan kantor pusat.

 

Dana Desa Untuk Terdampak Covid

Terkait penggunaan dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT), Lili Khamiliyah memaparkan bahwa Pemerintah pusat juga selalu berupaya untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19, apalagi dengan adanya istilah Orang Miskin Baru (Misbar). Jadi yang terdampak secara langsung ini diinfentarisir oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupaun pemerintah daerah.

“Ada beberapa program yang diberikan pemerintah, nanti di desa itu harus menginfentarisir masyarakat mana yang sudah mendapatkan bantuan, jangan sampai ada bantuan yang double. Jadi yang belum mendapatkan bansos tadi  maka itu bisa diakomodir dengan diberikan  dana desa yang disalurkan melalui bantuan langsung tunai”Tambahnya.

Dengan adanya Covid-19, Dana Desa beralih fungsi menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan selama 3 bulan. Dulu awalnya setiap bulan baru dicairkan, tapi dengan adanya kecepatan kondisi ini maka setiap dua minggu bisa disalurkan.

“Minimal 35% dana desa digunakan untuk bantuan langusng tunai. Dan itu diberikan pada saat pentahapan. Untuk setiap fasenya diberikan  15 % – 15 % dan 10 % karena dana desa tahap pertama 40%””ujarnya.

Bagi Desa yang sudah terlanjur menggunakna dana desa, tapi belum digunakan untuk BLT, Lili Khamiliyah Menghimbau agar didalam tahap selanjutnya mengajukan kepda KPPN untuk setiap fasenya diberikan 15% – 15% dan 10% dan  untuk BLT.

Pewarta : Y. Rusmana

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here